JAKARTA (Wartatransparansi.com) – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendorong aparat penegak hukum (APH) memeriksa penggunaan anggaran pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN). Sebab, penggunaan anggaran pemeliharaan yang mencapai Rp700 miliar tak membuat PDN aman dari peretasan. “Patut diduga ada tindak penyelewengan di sana, ada oknum-oknum tidak kompeten di PDN. Jadi saya kira, tidak […]
https://ouo.io/HSmQbs
Pemeliharaan PDN Rp700 M, Tapi Masih Bisa Diretas, Lembaga Penegak Hukum Diminta Bertindak


Leave a comment